PPID

Menko Perekonomian: Tingkat Inflasi Indonesia Relatif Terkendali Dibandingkan Negara-Negara Ekonomi Terbesar Dunia

Menko Perekonomian: Tingkat Inflasi Indonesia Relatif Terkendali Dibandingkan Negara-Negara Ekonomi Terbesar Dunia

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan laporan pada Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, di Istana Negara (14/6/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan laporan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, di Istana Negara (14/6/2024). Dalam laporannya, Airlangga mengungkapkan bahwa, tingkat inflasi Indonesia relatif terkendali dibandingkan negara-negara ekonomi terbesar dunia.

“Inflasi di bulan Mei ini 2,84 persen secara year-on-year. Dan dibandingkan dengan negara lain G20, Rusia misalnya 7,84 [persen] secara year-on year, India 4,75 persen, Australia 3,6 persen, Amerika Serikat 3,3 persen. Jadi Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut,” ungkap Menko Perekonomian dalam laporannya pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/06/2024) pagi.

Namun, pemerintah juga perlu mewaspadai shifting pergeseran perdagangan yang menyebabkan tingkat perdagangan negara-negara ASEAN lebih tinggi ke Amerika dibandingkan ke Cina. Untuk itu, pemerintah perlu segera menyiapkan Free Trade Agreement (FTA) dengan Amerika. “Jadi di kuartal ini perdagangan ASEAN lebih tinggi ke Amerika daripada ke Cina Pak, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Artinya pergeseran supply chain memang terjadi. Hanya memang kita karena belum punya FTA (Free Trade Agreement) Pak, jadi yang diuntungkan masih Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain di ASEAN, jadi kita sedang mempersiapkan perdagangan dengan Amerika,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa, keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan keterjangkauan harga dengan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, terutama bauran kebijakan fiskal moneter dan sektor riil. Dalam hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya melalui Penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Bantuan Pangan, peningkatan produksi pangan melalui penambahan alokasi pupuk bersubsidi dan akses pembiayaan KUR pertanian sebesar 30 persen, serta memastikan kelancaran distribusi terutama untuk sepuluh komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal, terpencil, dan terluar.

“Dari sisi fiskal pusat, dukungan anggaran kementerian dan lembaga terus didorong. Realisasi anggaran K/L sampai dengan 31 Mei, anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun. Sementara, fiskal daerah realisasi 13,56 dari 92,87 [triliun],” jelasnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, kesinambungan pasokan domestik merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah. Selain itu, pengembangan neraca pangan juga penting dilakukan untuk memantau harga-harga pangan di daerah.

“Badan Pangan Nasional akan mempersiapkan terkait dengan hal kedua, yaitu penyediaan data pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan, maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor,” tandasnya.

Sebagai apresiasi terhadap kinerja TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), pada kesempatan tersebut juga diumumkan pemenang TPID Award berdasarkan beberapa kategori, antara lain:

TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2024 dimenangkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik 2024 dimenangkan oleh Kota Pekanbaru, Kota Madiun, Kota Banjarmasin, Kabupaten Bone, dan Kota Mataram.

TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2024 dimenangkan oleh Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Lombok Barat. (TGH/ABD)

The post Menko Perekonomian: Tingkat Inflasi Indonesia Relatif Terkendali Dibandingkan Negara-Negara Ekonomi Terbesar Dunia appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Buka PRJ 2024, Jokowi: Event Ini Ditunggu Masyarakat

Buka PRJ 2024, Jokowi: Event Ini Ditunggu Masyarakat

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran (JFK) tahun 2024, Rabu (12/06/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran (JFK) tahun 2024, Rabu (12/06/2024), di Arena JI-Expo Kemayoran, Jakarta.

Kepala negara menyampaikan bahwa, Jakarta Fair Kemayoran ini adalah sebuah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, mulai dari warga Jakarta, warga Jabodetabek, hingga Indonesia.
“Karena di sini, di Jakarta Fair, di Pekan Raya Jakarta ini masyarakat bisa mendapatkan hiburan dan juga belanja dengan harga yang terjangkau, baik itu kuliner, beragam kuliner, juga ada di sini wahana-wahana permainan, ada parade karnaval, ada konser. Inilah yang menarik dari Jakarta Fair,” kata Presiden dalam sambutannya saat membuka PRJ, Rabu (12/06/2024).

Presiden menambahkan bahwa, Jakarta Fair Kemayoran ini sudah diselenggarakan sebanyak 55 kali.
“Artinya ini sudah sebuah event yang secara rutin diselenggarakan dari tahun ke tahun, dan ini adalah yang ke-55.”

Selain itu, imbuhnya, di tahun yang lalu PRJ dikunjungi lebih dari 6 juta pengunjung.
“Dan karena sudah ditunggu oleh masyarakat, dengan mengucapkan  bismillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini secara resmi saya buka Jakarta Fair Kemayoran Tahun 2024,” pungkasnya.

Usai memberikan sambutan, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur PT JI-Expo Karuna Murdaya, serta Metta Murdaya memukul alat musik kenong sebagai tanda peresmian pembukaan PRJ.

JFK 2024 akan digelar selama 33 hari dari tanggal 12 Juni hingga 14 Juli 2024. Ajang pameran terbesar di kawasan Asia Tenggara ini menampilkan produk dari berbagai macam sektor industri, seperti otomotif, teknologi, komputer, alat olahraga, mode dan pakaian, kosmetik, peralatan dan perabotan rumah tangga, elektronik, kuliner, kerajinan tangan dan industri kreatif, herbal and obat-obatan, perbankan, serta produk jasa.

Pada tahun ini, JFK 2024 mengambil tema “Jakarta Fair Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Bersaing di Pasar Dunia” sebagai wujud kontribusi event JFK 2024 dalam membangkitkan ekonomi nasional. (FID/ABD)

The post Buka PRJ 2024, Jokowi: Event Ini Ditunggu Masyarakat appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Seskab Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI

Seskab Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI

Seskab Pramono Anung menghadiri Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRI RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (11/06/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI RI) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (11/06/2024) pagi. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal tersebut, dibahas terkait evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024, Pendahuluan RAPBN Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

“Pagu Sekretariat Kabinet tahun 2023 adalah sebesar Rp356.605.412.000. Dan alhamdulillah sampai dengan berakhirnya pagu itu dilaksanakan, maka Program Dukungan Manajemen maupun Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden, realisasi APBN-P Sekretariat Kabinet tahun 2023 kurang lebih 98,38 persen,” ungkap Seskab.

Dalam forum tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa selama sembilan tahun berturut-turut Sekretariat Kabinet selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami laporkan Ketua Rapat yang kami hormati, saya di Sekretariat Kabinet sudah sembilan tahun dan selama masa itu semuanya kita WTP (wajar tanpa pengecualian) dan alhamdulillah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Pramono juga menyampaikan berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-773/MK.02/2023, APBN-P Sekretariat Kabinet TA 2024 adalah sebesar Rp424.390.095.000 dan sudah terealisasi sebesar 44,62 persen per 31 Mei 2024. Ia pun optimis anggaran tersebut akan terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

“Jadi kalau kita hitung sampai dengan bulan Juni, kurang lebih angkanya pasti mendekati 50 persen. Sehingga dengan demikian, selama 6 bulan tercapai seperti yang seperti yang sebelum-sebelumnya,” ucap Pramono.

Selanjutnya, Seskab menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2025, Setkab mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp428.946.313.000. Di tahun anggaran 2025, Setkab juga mengusulkan pergeseran anggaran antar program Sekretariat Kabinet dari Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden ke Program Dukungan Manajemen. Tujuan pergeseran anggaran tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang pendukung pusat data, pembangunan dan pengembangan sistem informasi, serta pengadaan sarana dan prasarana.

“Program Penyelenggaran Kepada Presiden dan Wakil Presiden itu dipindahkan ke Program Dukungan Manajemen, karena rapat-rapat dan juga nanti pasti sebagian juga ada di IKN. Sehingga dengan demikian, maka perlu ada tambahan anggaran yang kurang lebih, pergeseran itu terjadi dari pagu indikatif yang ada adalah Rp11.467.083.000,” jelas Seskab.

Untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, Seskab juga mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025. Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan salah satunya untuk kebutuhan anggaran operasional, sarana, dan prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami mengusulkan tambahan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp164.310.895.000 yang digunakan yang pertama untuk kebutuhan anggaran operasional, sarana dan prasarana Sekretariat Kabinet di ibu kota negara dan pengadaan operasional berbasis baterai dan alat pengolahan data. Kenapa ini kami usulkan? Karena nanti kalau di IKN semuanya adalah mobil elektrik dan seterusnya, dan seterusnya, jadi kita memang green energy,” jelasnya.

Selain itu, penambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk belanja pegawai tahun 2024, untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan, dan pengiriman pejabat fungsional penerjemah ke event internasional yang merupakan tugas baru Sekretariat Kabinet.

“Karena untuk tahun 2025 ini yang akan menyelenggarakan adalah Sekretariat Kabinet yang baru, tentunya kami akan mempersiapkan secara baik-baik, dan kami mendoakan mudah-mudahan Sekretariat Kabinet yang baru adalah yang memang memahami apa yang menjadi tugas pokok Sekretariat Kabinet,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Seskab dalam Raker dan RDP ini, antara lain Wakil Sekretaris Kabinet Fadlansyah Lubis, Deputi Administrasi Farid Utomo, dan Staf Khusus Seskab Emir Kresna Wardana. (TGH/ABD)

The post Seskab Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.