PPID

Setkab Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

Setkab Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

Setkab meraih penghargaan sebagai lembaga negara dan LPNK kategori Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Tahun 2021, Selasa (26/10/2021). (Foto: Humas Setkab/Agung)

Sekretariat Kabinet (Setkab) meraih penghargaan sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) kategori “Informatif” pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Tahun 2021, Selasa (26/10/2021) pagi.  Setkab berhasil meraih nilai 90,87, meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang di angka 80,35.

Penghargaan yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin ini, diberikan berdasarkan Keputusan Komisi Informasi  Pusat Nomor 10/KEP/KIP/X/2021 tentang Hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang dilakukan terhadap 337 badan publik. Dari jumlah tersebut terdapat 83 di antaranya meraih kategori “informatif”, 63 badan publik kategori “menuju informatif”, 54 badan publik kategori “cukup informatif”, dan 37 badan publik meraih kategori “kurang informatif”, serta 100 badan publik meraih kategori “tidak informatif”.

Mengawali sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat ini. “Penganugerahan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi badan publik untuk terus mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi yang tiada henti,” ujarnya.

Wapres berharap penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi ini menjadi sarana introspeksi bagi semua badan publik untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan produktivitasnya walaupun di masa pandemi COVID-19 saat ini.  “Selamat kepada badan publik yang telah memperoleh kualifikasi sebagai badan publik yang informatif,” imbuhnya.

Wapres menegaskan, pemerintah menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan informasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan (trust) masyarakat kepada penyelenggara negara.

“Semua badan publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan kebangsaan yang demokratis. Untuk itu, semua badan publik juga harus terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Sikapilah kritik dengan santun, baik beretika dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis,” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres mengapresiasi keterbukaan informasi publik yang terus mengalami perbaikan. Berdasarkan laporan Komisi Informasi Pusat, hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, partisipasi badan publik di tahun 2020 sebanyak 93,1 persen, naik signifikan dibanding tahun 2019 yang hanya 74,37 persen dan tahun 2018 sebesar 62,83 persen.

“Kenaikan tingkat partisipasi juga diikuti dengan badan publik yang masuk kualitas informatif, yaitu sebanyak 60 badan publik. Hal ini menunjukkan bahwa target RPJMN tahun 2020 sebanyak 35 badan publik yang masuk kualifikasi informatif telah terlampaui. Ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Indonesia cukup baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wapres meminta badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta selalu berpedoman pada prinsip ketentuan dan tata cara yang berlaku dalam pemenuhan hak dan kewajiban atas informasi publik. Badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) juga dapat merespons dengan cerdas, cepat, tepat, dan aman dalam penyediaan informasi publik di tengah derasnya arus informasi pada era digital saat ini.

“Kepada badan publik yang telah memperoleh kualifikasi sebagai badan publik yang informatif agar terus menjaga kinerja secara optimal serta mengembangkan kualitas pelayanan informasi publik yang semakin baik,” ucapnya.

Untuk badan publik yang masih memiliki kualifikasi cukup informatif, kurang informatif, dan bahkan tidak informatif, Wapres meminta agar segera melakukan perbaikan dalam manajemen keterbukaan informasi publik dan terus mengupayakan peningkatan aspek dan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi, serta partisipasi ke dalam setiap aspek pelayanan informasi tata kelola pemerintahan kepada publik.

“Saya juga ingin mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi dengan cermat dalam menggunakan hak atas informasi serta turut mengawasi setiap proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Karena kunci keberhasilan dari keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan,” pungkasnya. (TGH/UN)

The post Setkab Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Indonesia Dorong Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan Dunia pada Global COVID-19 Summit

Indonesia Dorong Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan Dunia pada Global COVID-19 Summit

Krisis Covid-19 menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Oleh sebab itu, arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia harus diperkuat, seperti yang telah dilakukan oleh IMF atau Dana Moneter Internasional di bidang keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 September 2021, pada acara Global Covid-19 Summit yang digelar secara virtual.

“Kita harus menyusun mekanisme baru penggalangan sumber daya kesehatan dunia, termasuk untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia yang antara lain digunakan untuk pembelian vaksin, obat, dan alat kesehatan,” ujar Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, standar protokol kesehatan global harus segera disusun agar standar di semua negara bisa sama. Standar tersebut antara lain mengatur tentang perjalanan lintas batas negara.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyerukan agar negara berkembang harus diberdayakan menjadi bagian dari solusi. Kapasitas manufaktur lokal harus dibangun agar kebutuhan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan bisa tersedia secara cepat dan merata di seluruh dunia.

“Indonesia berkomitmen dan mampu menjadi bagian dari rantai pasok global,” imbuhnya.

Terkait dengan vaksin, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa ketimpangan vaksin antarnegara harus segera diatasi. Melalui Covax Facility, kerja sama berbagi dosis atau dose-sharing dan akses yang merata terhadap vaksin harus ditingkatkan.

Presiden Jokowi juga meminta agar politisasi dan nasionalisme vaksin harus diakhiri. Menurutnya, solidaritas dan kerja sama merupakan kunci agar dunia segera keluar dari pandemi dan segera pulih bersama.

“Sebagai Presiden G20 tahun depan, Indonesia akan berkontribusi pada upaya dunia memperkuat arsitektur ketahanan kesehatan global demi anak cucu kita di masa depan,” tandasnya.

Untuk diketahui, pertemuan tingkat tinggi dunia terkait penanganan pandemi Covid-19 tersebut digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Ini merupakan pertemuan kedua yang digagas Presiden Biden setelah Meeting of Major Economic Forum pada 17 September 2021 lalu.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. (BPMI SETPRES/UN)

Sumber: https://setkab.go.id/indonesia-dorong-penguatan-sistem-ketahanan-kesehatan-dunia-pada-global-covid-19-summit/

Diluncurkan Agustus, Sistem OSS Telah Terbitkan Lebih Dari 200 Ribu Nomor Induk Berusaha

Diluncurkan Agustus, Sistem OSS Telah Terbitkan Lebih Dari 200 Ribu Nomor Induk Berusaha
Presiden Joko Widodo didampingi Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada Peresmian Peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko, di Jakarta, Senin (09/08/2021), pagi. (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

Sejak secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus lalu, Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah menerbitkan lebih dari 200 ribu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sebagian besar adalah usaha mikro dan kecil (UMK). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS ini merupakan bagian dari agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada saat peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko pada 9 Agustus yang lalu, sistem ini harus memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dan data memang menunjukkan bahwa 98,8 persen NIB yang diterbitkan adalah pelaku UMK,” ujar Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa.

Total penerbitan NIB selama periode 4 Agustus hingga 18 September 2021 pukul 07.30 WIB adalah sebanyak 205.373. Jumlah ini terdiri dari usaha perseorangan sebanyak 187.435 dan badan usaha sebanyak 17.938. Rekor penerbitan NIB harian terjadi pada Jumat (10/09/2021) sejumlah 13.737.

OSS Berbasis Risiko ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Aturan pelaksana lain yaitu PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di dalamnya mengatur kemudahan bagi pelaku UMK dengan tingkat risiko rendah yang mendapat keistimewaan berupa perizinan tunggal, yakni NIB berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi produk yang wajib halal dan/atau SNI.

Pada periode 4 Agustus hingga 18 September 2021, jumlah perizinan tunggal yang telah diterbitkan sebanyak 93.859 NIB. Lima besar Bidang Usaha/KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) perizinan tunggal yaitu Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)/47112 (22.708 proyek), Perdagangan Eceran Makanan Lainnya/47249 (10.802 proyek), Rumah/Warung Makan/56102 (8.757 proyek), Kedai Makanan/56103 (6.381 proyek) dan Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)/47192 (3.471 proyek).

Seperti disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat peluncuran, Sistem OSS Berbasis Risiko saat ini dalam tahap 80 persen dari seluruh fitur dan fungsi yang harus disediakan. Proses perbaikan dan pengembangan dilakukan hingga akhir tahun ini.

Tina Talisa menyampaikan, saat ini integrasi sistem dengan kementerian/lembaga terus dipercepat dan disempurnakan.

“Sejalan dengan itu, komunikasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting yang perlu ditingkatkan. Semua masukan, pertanyaan, dan saran dari berbagai pihak, terutama pelaku usaha sangat bermakna bagi perbaikan dan pengembangan sistem,” pungkas Tina Talisa. (KEMENTERIAN INVESTASI/UN)

Sumber: https://setkab.go.id/diluncurkan-agustus-sistem-oss-telah-terbitkan-lebih-dari-200-ribu-nomor-induk-berusaha/