PPID

Presiden Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor

Presiden Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor

Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/05/2022). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/050/2022). Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

“Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah,” ungkapnya.

Mathius melanjutkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

“Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mathius menjelaskan bahwa aspirasi yang didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Menurutnya, masyarakat Papua berharap bagaimana DOB ke depan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Mathius, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

“Kita butuh itu kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu, itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya, harus konsisten baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya,” ujarnya.

Undang-Undang Otsus juga akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

“Konflik Papua sebenarnya masalah lahan, karena itu perlu ada kepastian di sini dan dia bisa menyelesaikan, mengurangi persoalan-persoalan di Papua, dan kepastiannya hanya melalui Undang-Undang Otsus,” imbuhnya.

Selain itu, Mathius melanjutkan, daerah otonomi baru juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

“Berapapun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit, seperti yang ada sekarang, itu tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa. Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat,” jelasnya. (BPMI SETPRES/AIT)

The post Presiden Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

3.463 Unit Hunian Tetap Bagi Korban Bencana Sulteng Telah Dihuni

3.463 Unit Hunian Tetap Bagi Korban Bencana Sulteng Telah Dihuni

Rumah Hunian di Sulawesi Tengah. (Foto: Kementerian PUPR)

Sebagai upaya  rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan likuifaksi yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 silam, hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan 3.463 unit hunian tetap (huntap) atau setara 45 persen dari total rencana 7.682 unit huntap. Huntap tersebut juga telah dihuni oleh para penerima manfaat.

“Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan huntap dan infrastruktur permukiman, kami mengharapkan dukungan pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan permasalahan lahan hingga akhir Juni 2022, agar target penyelesaian seluruh kegiatan fisik pada Desember 2023 dapat tercapai,” ujar Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah pada acara Serah Terima Kelola Huntap dan Fasilitas Lainnya serta Sekolah pada Lokasi Pascabencana Sulawesi Tengah, Kamis (19/5/2022).

Pembangunan huntap dilakukan di tiga kabupaten/kota yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Di Kota Palu, Kementerian PUPR membangun 230 unit huntap di Kawasan Duyu, 1.056 unit di Kawasan Tondo 2, 1.056 unit di Kawasan Talise, 663 unit di Kawasan Petobo, 52 unit di Kawasan Huntap Satelit Balaroa, 45 unit di Kawasan Huntap Mandiri Kota Palu Tahap 1, 233 unit di Kawasan Huntap Mandiri Kota Palu Tahap 2A, dan 45 unit di Kawasan Lere Tahap 2C.

Di Kabupaten Sigi dibangun di Kawasan Pombewe dibanguj huntap Tahap 1A 400 unit, Tahap 1B 205 unit dan Tahap 2A 40 unit. Di Huntap Satelit Tahap 1B di Lembara dan Salua sebanyak 125 unit. Pembangunan Huntap Tahap 2B di Bangga, Sibalaya Utara dan Sibaya Selatan sebanyak 472 unit yang masih dalam tahap persiapan.

Di Kabupaten Donggala huntap satelit dan prasarana dasar permukiman Tahap 1B  sebanyak 622 unit telah selesai. Huntap satelit dan prasarana dasar permukiman Tahap 2A sebanyak 377 unit dan Tahap 2B sebanyak 135 unit masih dalam tahap persiapan. (HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Kunjungi laman resmi Kementerian PUPR melalui tautan ini.

The post 3.463 Unit Hunian Tetap Bagi Korban Bencana Sulteng Telah Dihuni appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Banggar DPR Setujui Penyesuaian Subsidi dan Kompensasi Sektor Energi

Banggar DPR Setujui Penyesuaian Subsidi dan Kompensasi Sektor Energi

Rapat Kerja Banggar DPR dan Kemenkeu, Kamis (19/05/2022). (Foto: Humas Kemenkeu)

Dalam merespons kenaikan harga komoditas, pemerintah konsisten menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat dengan menjaga APBN tetap sehat dan berkelanjutan atau sustainable. Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan usulan penyesuaian beban subsidi dan kompensasi sektor energi dan mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Karena pilihannya hanya dua. Kalau ini (subsidi) enggak dinaikkan ya harga BBM dan listrik naik. Kalau BBM dan listrik enggak naik ya ini (subsidi) yang naik,” kata Menkeu, dalam Rapat Kerja Banggar DPR dan Kemenkeu, Kamis (19/05/2022), di Ruang Sidang Banggar DPR, Senayan, Jakarta.

Asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) yang digunakan dalam APBN 2022 sebesar 63 Dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Namun, Menkeu mengatakan saat ini nilai ICP berada di atas 100 Dolar AS per barel yaitu 102,5 Dolar AS per barel. Meningkatnya harga minyak dan tidak adanya kebijakan penyesuaian harga menyebabkan beban subsidi dan kompensasi meningkat signifikan.

“Harga keekonomian dari BBM kita mengalami perubahan sangat tinggi. Harga keekonomian sudah jauh di atas harga asumsi atau harga yang digunakan untuk mengalokasikan subsidi APBN untuk minyak tanah, solar, LPG, dan pertalite,” ujarnya.

Dengan gap yang semakin besar antara harga jual eceran BBM dan harga keekonomian, pemerintah berkomitmen untuk menjaga pasokan serta harga BBM dan LPG yang terjangkau masyarakat. Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian pagu subsidi dan kompensasi sehingga keuangan badan usaha menjadi sehat dan dapat menjaga ketersediaan energi nasional.

Potensi beban subsidi dan kompensasi menahan gejolak harga komoditas tahun 2022 mencapai Rp443,6 triliun. Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan jika menggunakan asumsi ICP 100 Dolar AS per barel, maka subsidi energi melonjak dari semula Rp134 triliun menjadi Rp208,9 triliun. Sementara, kompensasi dari yang semula untuk solar sebesar Rp18,5 triliun menjadi Rp98,5 triliun. Sedangkan untuk pertalite dan listrik yang semula tidak ada, masing-masing menjadi Rp114,7 triliun dan Rp21,4 triliun. Sehingga jika dibandingkan dengan kebutuhan subsidi dan kompensasi menggunakan ICP sebelumnya, maka selisih terhadap APBN yaitu Rp291 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan usulan penambahan bagi perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp18,6 triliun yang diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Dengan demikian, total perlindungan sosial di dalam APBN 2022 mencapai Rp431,5 triliun.

“Jadi kalau masyarakat masih menanyakan apa manfaat APBN buat mereka, ini dalam bentuk perlinsos, yang tadi ratusan triliun dalam bentuk subsidi BBM dan listrik. Itu adalah langsung dinikmati masyarakat,” pungkas Menkeu. (HUMAS KEMENKEU/UN)

Kunjungi laman resmi Kemenkeu melalui tautan ini.

The post Banggar DPR Setujui Penyesuaian Subsidi dan Kompensasi Sektor Energi appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.