PPID

Bertolak ke Singapura, Presiden Jokowi akan Bertemu PM Lee

Bertolak ke Singapura, Presiden Jokowi akan Bertemu PM Lee

Presiden Jokowi didampingi Seskab Pramono Anung sebelum bertolak ke Singapura, Kamis (16/03/2023). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung berangkat menuju Singapura dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada Kamis 16 Maret 2023, pukul 07.00 WIB.

Di Singapura, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dalam pertemuan Leaders’ Retreat yang akan berlangsung pada siang sampai sore hari nanti.

Pertemuan Leaders’ Retreat merupakan pertemuan tahunan yang dilakukan Presiden Indonesia dengan PM Singapura. Tahun lalu pertemuan dihelat di Bintan, Indonesia.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP. Marsudi yang telah berada di Singapura untuk mempersiapkan kedatangan Presiden, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tahun ini, salah satu fokus pembahasan adalah investasi Singapura di pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Kerja sama ekonomi, digital, kesehatan, dan energi terbarukan akan menjadi fokus pembahasan,” ucap Retno dalam pesan tertulis.

Sore nanti, Presiden Jokowi akan meninggalkan Singapura untuk melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan.

Tampak melepas keberangkatan Presiden yaitu Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Pangkoopsud I Marsda TNI Bambang Gunarto, dan Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Adrian P. Damanik. (BPMI SETPRES/UN)

The post Bertolak ke Singapura, Presiden Jokowi akan Bertemu PM Lee appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Presiden Minta Jajarannya Jaga Ketersediaan Pupuk

Presiden Minta Jajarannya Jaga Ketersediaan Pupuk

Mentan Syahrul Yasin Limpo memberikan keterangan pers, Rabu (15/03/2023), siang, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya untuk menjaga ketersediaan pupuk bagi para petani karena pupuk memiliki peran yang vital dalam menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan nasional.

Arahan tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/03/2023), usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden.

“Presiden sangat mewanti-wanti kami yang berkait dengan pupuk, ada Pupuk Indonesia dari BUMN, ada Badan Pangan Nasional kita Pak Arief, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian, langsung ditanyai satu per satu oleh Bapak Presiden seperti apa pupuk ini. Karena setiap Bapak Presiden turun [ke lapangan] selalu pertanyaannya tentang pupuk,” ujar Mentan.

Mentan mengungkapkan, kebutuhan pupuk bersubsidi nasional sangat besar, mencapai di atas 20 juta ton jika dilihat berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara itu, kesiapan anggaran pemerintah hanya mampu mencapai 8 hingga 9 juta ton saja. Untuk itu, Mentan mengatakan pihaknya menyesuaikan regulasi dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani yang menanam 9 komoditas.

“Untuk tahun ini kita sudah sesuaikan Permentan itu, tidak 69 [komoditas], hanya 9 jenis saja, 9 jenis itu terkait dengan pangan strategis, satu, yang kedua pangan yang berkontribusi pada inflasi, dan pangan untuk memperkuat ekspor,” ungkapnya.

Selain itu, kata Mentan, pihaknya akan memperkuat koordinasi kelembagaan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti dengan BUMN PT Pupuk Indonesia. Koordinasi dilakukan mulai dari mempersiapkan pupuknya di setiap lini dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga sampai ke petani.

“Mulai dari mempersiapkan pupuknya lini 1 di provinsi, lini 2 di kabupaten, lini 3 di kecamatan, sampai lini 4, seperti itu, kira-kira begitulah. Oleh karena itu, koordinasi ini harus lebih matang,” ujarnya.

Syahrul menyampaikan, Kepala Negara memberikan waktu 2-3 bulan untuk membenahi sistem pemberian pupuk subsidi ini. Dengan demikian, diharapkan penyaluran pupuk tersebut dapat sesuai dengan perencanaan dan tidak keluar dari standar operasional prosedur sehingga tepat sasaran.

“Kita berharap minimal yang memang berhak mendapatkan pupuk harus [dapat] dan tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP atau menyeleweng dari tempatnya,” imbuhnya.

Selanjutnya, Mentan mengatakan pihaknya akan memvalidasi data 9,1 juta ton pupuk sesuai dengan kondisi di lapangan. Mentan pun berharap bahwa semua pihak terkait bisa bekerja sama dalam menangani persoalan pupuk.

“Tentu saja ini membutuhkan kerja sama yang aktif pada para gubernur, bupati, bahkan sampai di desa, di kecamatan, ada PPL [penyuluh pertanian lapangan] kita, dan lain-lain,” ucapnya. (TGH/UN)

The post Presiden Minta Jajarannya Jaga Ketersediaan Pupuk appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Menkeu: Penerimaan Pajak Februari 2023 Sangat Kuat

Menkeu: Penerimaan Pajak Februari 2023 Sangat Kuat

Menkeu Sri Mulyani (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak sampai dengan Februari 2023 masih sangat kuat dengan realisasinya Rp279,98 triliun atau 16,3 persen dari target APBN 2023, tumbuh 40,35 persen. Jumlah ini berasal dari PPh Nonmigas sebesar Rp137,09 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp128,27 triliun, PBB dan pajak lainnya sebesar Rp1,95 triliun, dan PPh Migas sebesar Rp12,67 triliun.

Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua bulan pertama tahun 2023 ini dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih lebih tinggi dibandingkan Januari-Februari 2022, aktivitas ekonomi yang terus membaik, dan dampak dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Ketiganya adalah yang memberikan pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat baik. Kita tentu tetap waspada meskipun sampai dengan Februari ini sangat bagus karena tadi situasi dunia tidak dalam kondisi yang stabil dan baik. Jadi kita harus mewaspadai,” ungkap Menkeu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Kamis (16/03/2023).

Pertumbuhan Neto untuk Jenis Pajak dominan positif. PPh 21 masih kuat didukung utilisasi dan upah tenaga kerja yang menunjukkan kemampuan perusahaan memberikan tambahan pendapatan kepada pekerjanya dengan pertumbuhan penerimaannya 21,4 persen. PPh OP meningkat 22,3 persen disebabkan pembayaran PPh Tahunan. PPh Badan tumbuh 33,8 persen ditopang tingginya pertumbuhan setoran masa terutama Jasa Keuangan dan Asuransi. PPN dalam negeri tumbuh baik seiring dengan peningkatan konsumsi dalam negeri dan implementasi UU HPP.

Sementara itu, PPh Final terkontraksi pada bulan Februari karena adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun lalu yang tidak terulang kembali pada tahun ini, serta PPh 22 dan PPN impor melambat pada bulan Februari sejalan dengan aktivitas impor yang menurun dibandingkan Januari.

Selain itu, pertumbuhan neto untuk seluruh sektor utama juga tumbuh positif. Sektor industri pengolahan tumbuh dengan kontribusi terbesar dari industri kendaraan bermotor dan pengilangan minyak bumi. Sektor perdagangan tumbuh dengan kontribusi terbesar perdagangan mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Sektor jasa keuangan tumbuh kuat didorong peningkatan suku bunga dan penyaluran kredit perbankan. Sektor pertambangan berkinerja baik karena masih terjaganya harga komoditas terutama batu bara.

Sektor konstruksi dan real estat mengalami pertumbuhan lonjakan yang tinggi sebesar 37,5 persen yang menggambarkan kegiatan yang punya multiplier efek paling besar dari sisi penciptaan kesempatan kerja. Sektor transportasi dan pergudangan dengan kegiatan masyarakat yang mulai menggeliat, lonjakannya sangat tinggi mencapai 60,5 persen.

“Jadi ini sektor yang tadinya kena scarring effect, sekarang menggeliat pulih luar biasa,” pungkasnya. (UN)

The post Menkeu: Penerimaan Pajak Februari 2023 Sangat Kuat appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Generated by Feedzy