PPID

Setkab Pertahankan Predikat Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik

Setkab Pertahankan Predikat Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Komunikasi Kardwiyana Ukar (kiri) menerima piagam penghargaan kategori Informatif dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/12/2033). (Foto: BPMI Setwapres)

Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali meraih penghargaan sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian (LN-LPNK) kategori Informatif. Penghargaan tersebut diterima oleh Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Komunikasi Kardwiyana Ukar dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/12/2033).

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Setkab memperoleh nilai 96,72, atau meningkat dari tahun 2022 dengan nilai 94,90 dan tahun 2021 dengan nilai 90,87. Dengan raihan ini Setkab berhasil mempertahankan predikat Informatif selama tiga tahun berturut. Read more

Setkab Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Setkab Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Sekretariat Kabinet (Setkab) meraih penghargaan sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian (LN-LPNK) kategori ‘informatif’. Penghargaan diberikan oleh Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Rospita Vici Paulyn kepada Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol, Setkab, Said Muhidin, pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Tahun 2022, Rabu (14/12/2022) pagi, di Hotel Atria Serpong, Tangerang, Banten.

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Setkab memperoleh nilai 94,90, atau meningkat dari tahun 2021 dengan nilai 90,87 dan 2020 dengan nilai 80,35.

Seperti disampaikan oleh Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 merupakan salah satu upaya yang dilakukan KI Pusat untuk terus memajukan keterbukaan informasi  publik di seluruh pemerintahan dan badan publik.

“Kami meyakini keterbukaan informasi publik ini merupakan hal esensial, fundamental, dan merupakan prinsip good governance and clean governance. Kami ingin partisipasi dari badan publik terutama di pejabat pengelolaan informasi dokumentasi ini tumbuh,” ujar Donny.

Donny pun mengharapkan agar penganugerahan ini tidak hanya sebatas seremonial melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pemerintah.

“Penganugerahan ini juga menggambarkan kondisi keterbukaan informasi publik pada badan publik Bapak-Ibu sekalian sehingga kita harus bersama-sama meningkatkan komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya. (FID/ABD/UN)

Sumber: https://setkab.go.id/setkab-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-tahun-2022/

Menaker Dorong Penyaluran Bantuan Subsidi Upah September 2022

Menaker Dorong Penyaluran Bantuan Subsidi Upah September 2022

Menaker Ida Fauziyah, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, dan Menlu Retno Marsudi berbincang sebelum Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (05/04/2022), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.

“Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,” ujar Menaker, dikutip dari laman resmi Kemnaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8/2022).

Ida menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU; finalisasi regulasi berupa peraturan Menaker tentang penyaluran BSU; serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data. Koordinasi dilakukan antara lain dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga agar BSU ini tidak tersalurkan ke Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.

Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan himpunan bank milik negara (himbara) dan PT Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU.

“Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut,” tegasnya.

BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), BSU akan disalurkan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan yang masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun.

“Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global,” pungkasnya. (HUMAS KEMNAKER/UN)

Kunjungi laman resmi Kemnaker melalui tautan ini.

The post Menaker Dorong Penyaluran Bantuan Subsidi Upah September 2022 appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.